Infrastruktur Telekomunikasi Terus Diubah

Infrastruktur Telekomunikasi terus dikembangkan di Indonesia untuk mengimbangi banyaknya perubahan yang terjadi di dunia digital. Ada beragam kebutuhan yang bisa terus dikembangkan di sektor ini, salah satunya adalah dengan membuat industri ini makin berkembang ke arah yang lebih baik. Infrastruktur komunikasi adalah jembatan menuju perbaikan yang nyata.

Infrastruktur Telekomunikasi

Perusahaan-perusahaan Over the Top (OTT) internasional seperti Google dan Facebook maupun nasional seperti Gojek mendulang untung dari pasar Indonesia. Sementara, kehadiran mereka membuat keuntungan perusahaan telekomunikasi nasional menurun.

Ia mencontohkan, karena masyarakat menggunakan aplikasi Whatsapp, maka layanan SMS ataupun telepon menurun. Maka, wajar bila OTT dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Tanah Air.

"Seharusnya OTT dipajaki. Pajaknya bisa dipakai oleh Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)," kata Kamilov saat diskusi bertajuk 'Merdeka Sinyal 100 Persen dan Menyongsong Industrialisasi 4.O' di Jakarta, Kamis (27/12).

Hal-hal yang sebelumnya tugas berat pemerintah dan kominfo sudah seharusnya dicicil dari sekarang. Karena ada begitu banyak prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan tahun ini akan menjadi semakin berat untuk dijalani.

Sistem Peringatan Dini Alat Canggih

Sistem Peringatan Dini yang tidak berjalan saat tsunami selat sunda kemarin menimbulkan banyak sekali korban jiwa dan kerusakan yang hebat. Hal ini tentu menjadi tamparan bagi pemerintah karena seakan mereka telah kecolongan oleh tsunami ini. Ada berbagai macam argumen untuk perbaikan sistem peringatan dini, terutama setelah peristiwa akhir tahun kemarin.

Sistem Peringatan Dini

Bencana ini datang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan dan prediksi akan datangnya tsunami dari lembaga berwenang, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bahkan, yang sangat disayangkan kedua lembaga ini awalnya menyatakan tidak ada tsunami di sekitar Selat Sunda tersebut. Tanpa memastikan terlebih dahulu, mereka mengatakan yang terjadi hanya gelombang air laut pasang. Ini merupakan fenomena biasa yang terjadi saat bulan purnama.

Dalam akun twitter-nya, BMKG mengatakan tidak ada gempa yang menyebabkan tsunami. "Yang terjadi di Anyer dan sekitarnya bukan tsunami, melainkan gelombang air pasang. Terlebih, malam ini ada fenomena bulan purnama," dalam keterangan resmi di akun @InfoBMKG, Sabtu malam (22/12).

Memang sangat disayangkan ketika bencana sebesar ini tak ada kabar mengenai peringatan dini dan sebagainya. ada berbagai hal yang bisa dilakukan pemerintah setelah peristiwa ini, yakni bersikap preventif terhadap semua kemungkinan bencana alam.

Operasi Pasar Beras Upaya Pencegahan Pemerintah

Operasi Pasar Beras terus dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki beberapa hal yang belum sepenuhnya jalan. Saat ini memang harga beras melambung tinggi dengan berbagai macam penyebabnya. Namun itu sebenarnya bukan menjadi alasan karena pemerintah harus maju dan terus melangkah ke arah yang lebih baik lagi.

Operasi Pasar Beras

Sebelumnya, target operasi pasar sebesar 15 ribu ton beras per hari. Namun, realisasinya hanya 2-3 ribu ton. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membenarkan masih rendahnya hasil operasi pasar oleh Bulog ini.
Menurut dia, daya serap yang rendah disebabkan oleh perbedaan preferensi masyarakat. “Bulog punya merek loh, “Beras Kita”, yang medium. Tapi orang punya preferensi merek. Bagaimana penertrasi ke sana, itu tidak mudah,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Kamis (27/12).

Faktor kedua penyebab daya serap operasi pasar rendah yakni pedagang ritel menginginkan keuntungan besar. Keuntungan menjual beras selain dari Bulog dapat mencapai Rp 500-1.000 per kilogram.

Beras memang menjadi salah satu yang sangat krusial ketika harganya mulai melambung tinggi. Berarti hal tersebut dapat menimbulkan efek negatif yang dalam hal ini adalah inflasi. Langkah preventif harus terus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki semua situasi negatif tersebut.

Bukit Asam Jelaskan Pencopotan Said Didu

Pemimpin Bukti Asam berganti, ya saat ini posisi Said Didu akhirnya dicopot dan digantikan oleh yang lain. Said didu merupakan salah satu nama yang populer di masyarakat dan menjadi salah satu publik figur yang banyak diikuti masyarakat. Apa alasan dibalik pencopotan ini?

Bukit Asam

Pencopotan Said Didu merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Namun, ia tidak mengetahui alasan pencopotan dan penggantinya di posisi tersebut. “Betul saya sudah tidak di PTBA,” kata Said Didu kepada Katadata.co.id, Jumat (28/12).

Said Didu menjabat sebagai Komisaris PTBA sejak tahun 2015 lalu. Ia menggantikan Thamrin Sihite yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karir Said Didu berawal di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 1988. Kemudian, ia menjadi Direktur Teknologi Agroindustri di BPPT tahun  1998.

Semoga pengganti Said Didu merupakan orang yang tepat yang bisa membawa Bukit Asam kembali menjadi perusahaan yang disegani di masyarakat. Sejarah panjang Bukit Asam tentunya tidak akan mudah hilang hanya karena pencopotan ini.

Frekuensi First Media dan Kabar Pelanggannya

Frekuensi First Media akhirnya dicabut oleh pemerintah, hal ini menjadikan first media sebagai perusahaan penyedia Internet yang tumbang di tengah jalan. Padahal secara kualitas, first media menjadi salah satu yang terbaik karena kualitasnya tak perlu dipertanyakan.

Frekuensi First Media

Kedua operator yang merupakan bagian dari Grup Lippo ini harus melakukan shutdown terhadap core radio network operation center (NOC) supaya tidak lagi dapat melayani pelanggan menggunakan pita frekuensi radio 2,3 Ghz

Sementara,  kedua perusahaan tetap harus membayar tunggakan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi 2,3 GHz berikut dendanya. "Proses penagihan tunggakan tersebut selanjutnya akan dilimpahkan dan diproses lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," kata dia. Adapun First Media menunggak BHP frekuensi radio 2,3 Ghz pada 2016 dan 2017 berikut dendanya senilai Rp 364,84 miliar. Begitu pun Bolt yang menunggak selama dua tahun sehingga harus membayar Rp 343,58 miliar.

First Media salah satu provider internet yang sangat bagus ini harus berhenti ditengah jalan. Semoga tidak ada lagi perusahaan Internet sebagus ini yang tumbang di tengah jalan, ada berbagai macam kebijakan yang harus segera diperbaiki untuk meminimalisir terjadinya kasus yang sama.

Internet Bolt Tak Beroperasi Kembali

Internet Bolt harus segera dipenuhi setelah terjadinya pemutusan servis jaringan bolt akibat permasalahan frekuensi. Hal ini cukup disayangkan karena Bolt memiliki pelanggan yang sangat banyak sehingga untuk penggantiannya menjadi sangat besar nantinya. Bolt menjadi salah satu provider Internet yang dikenal sebagai pelopor jaringan 4G.

Internet Bolt

Manajemen Bolt, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelanggan selama ini. Direktur Utama PT Internux, Dicky Mochtar memastikan bahwa meski layanan 4G LTE telah berhenti, segala hak pelanggan akan tetap dipenuhi.

Menurutnya, saat ini pelanggan Bolt masih tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), serta Banten dan Medan. “Bolt tetap mengutamakan kepentingan dan pemenuhan hak pelanggan setianya," kata Dicky melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/12). Diakuinya, sejak 21 November 2018, Bolt tidak lagi menerima pelanggan baru dan pembelian pulsa (top up). Hal itu merupakan prasyarat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam proses penyelesaian tunggakan.

Putusnya jaringan bolt ini memang sangat disayangkan oleh semua orang karena jaringannya dikenal kencang dan stabil. Meskipun hanya tersedia di Indonesia, namun bolt memang dibutuhkan banyak orang.

Aksi Terorisme di Indonesia

Aksi Terorisme di Indonesia selama tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini memang beralasan karena konflik di dalam negeri yang tiada habisnya. Namun yang paling pasti adalah bagaimana pemerintah menangani masalah ini. Terorisme adalah salah satu bahaya yang harus diberantas oleh negara karena akan mengganggu kedaulatan negara.

Aksi Terorisme

Polri menyatakan aksi terorisme sepanjang 2018 meningkat menjadi 17 aksi dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 12 aksi. Polri lebih mudah melakukan tindakan pencegahan setelah kasus Bom Surabaya dan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Antiterorisme.

Hal tersebut diungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2018 di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/12). "Kriminalisasi terhadap perbuatan awal ini bagus sehingga Polri bisa mencegah atau melakukan preemptive strike daripada menunggu ada barang bukti terlebih dahulu," ujar Tito.

Dengan UU Nomor 5 Tahun 2018, Polri berhasil mencegah teror sebelum menghadapi perhelatan besar Asian Games 2018, Asian Para-Games 2018, serta pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia.

Semoga di 2019 ini aksi terorisme bisa diminimalisir. Ada begitu banyak hal yang bisa ditingkatkan oleh pemerintah, yakni dengan terus meningkatkan keamanan dan kenyamanan di negeri ini