Jalan Tol Merak Pasuruan Bukti Kerja Nyata

Jalan Tol Merak Pasuruan kini sudah tersambung dengan baik dan menandai salah satu kesuksesan dari target trans jawa yang ditargetkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Memang jalan ini akan sangat bermanfaat dan menjadi tulang punggung dalam jalur distribusi di pulau Jawa hingga pulau Sumatera. Ada begitu banyak hal yang perlu terus diperbaiki sebelum semuanya menjadi lebih rapih dan baik.

Jalan Tol Merak Pasuruan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (18/12) meresmikan 7 ruas jalan tol. Sebanyak 4 ruas tol di Jawa Timur dan 3 ruas di Jawa Tengah. Peresmian dilakukan didua tempat, untuk tol yang ada di Jawa Timur dipusatkan di Simpang Susun Bandar (km 671) dan di Jembatan Kali Kuto untuk yang di Jawa Tengah.  Diresmikannya 7 ruas jalan tol tersebut melengkapi progres pembangunan jalan tol Trans Jawa yang telah beroperasi pada masa sebelumnya. Periode 1978-2004 telah dibangun 242 km, periode 2005-2014 mencapai 75 km. Kemudian pada empat tahun kepemimpinan Presiden Jokowi- Jusuf Kalla berhasil merampungkan 616 km.

Dengan prestasi ini tentunya harus dibarengi dengan target-target lain terutama yang berada di luar pulau jawa. ada begitu banyak yang bisa diselesaikan pemerintah di awla tahun ini dan bisa menjadi modal yang bagus untuk menghadapi pemilu nanti.

Angka Putus Sekolah Harus Dikurangi

Angka Putus Sekolah anak indonesia masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga lain. Ada begitu banyak hal yang mendasari angka ini, salah satunya adalah pemerataan pembangunan yang tak cukup baik. Ada banyak kota dan daerah yang menjadi prioritas, namun ada juga daerah yang sama sekali tak tersentuh. Tak hanya itu, ketimpangan pembangunan manusia juga masih dirasakan hingga saat ini.

Angka Putus Sekolah

Dana desa bersama dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat dimanfaatkan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah di perdesaan. Hal ini sudah diterapkan dalam mendukung Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).

Salah satunya di Desa Wanatirta, Brebes. Penggunaan dana desa sebesar Rp 60 juta telah mengembalikan 9 anak kembali ke bangku sekolah. Begitu juga di Desa Botteng Utara, Mamuju, yang mengalokasikan dana APBD sebesar Rp 42,3 juta untuk mengembalikan 13 anak ke sekolah. Adapun sebanyak 1.212 anak putus sekolah telah kembali mengenyam pendidikan selama pelaksanaan program GKB sejak Juli 2017 hingga Mei 2018.

Angka putus sekolah ini harus diminimalisir, agar Indonesia menjadi negara yang terus menciptakan bibit unggul dari segi manusianya. Ada banyak pekerjaan dari pemerintah yang belum selesai hingga detik ini, dan itu harus segera diselesaikan sebaik mungkin.

Elektrifikasi Pedesaan Semakin Terjngkau

Elektrifikasi pedesaan merupakan target nyata yang coba diwujudkan oleh pemerintah di tahun 2019 ini. Ada begitu banyak desa tertinggal yang membutuhkan aliran listrik yang lebih baik dari yang mereka miliki saat ini, ada juga banyak hal yang patut dipertimbangkan. Salah satunya mengenai perbaikan ekonomi di desa tertinggal tersebut. Kita tak bisa begitu saja menutup mata atas semua program yang menjadi janji awal pemerintah.

Elektrifikasi Pedesaan

Dari 74.910 desa yang ada di Indonesia, belum semuanya mendapatkan akses menggunakan listrik. Terdapat 12.483 desa di antaranya yang belum terkoneksi grid PLN dan masih ada 2.514 desa tanpa akses listrik sama sekali.

Dari ujung barat ke ujung timur, Papua masih menduduki status sebagai provinsi dengan desa terbanyak yang belum terhubung listrik, jumlahnya mencapai 2.113 desa. Di belakangnya, ada Provinsi Papua Barat dengan 262 desa, Sumatera Utara 36 desa, Nusa Tenggara Timur 20 desa, dan Kalimantan Barat sebanyak 15 desa.

Untuk mencukupi kebutuhan listrik yang belum bisa disalurkan pemerintah, beberapa badan usaha milik desa (BUMDes) melakukan inovasi elektrifikasi perdesaan. Desa Dipasena, Lampung, menggunakan gas LNG dengan kemampuan suplai hingga 2.352 watt selama 24 jam per hari.

Akankah dalam waktu dekat kita bisa menikmati layanan listrik yang sama? yang murah dan tersedia di seluruh Indonesia? Kita semua berharap demikian, karena listrik telah menjadi kebutuhan pokok yang tak bisa lagi digantikan fungsinya.

Pemerataan Pembangunan Harus Dilaksanakan

Pemerataan Pembangunan menjadi salah satu target yang nyata yang dihadapi oleh pemerintah. Saat ini ada begitu banyak kekhawatiran dari masyarakat terkait pemerataan pembangunan yang adil bagi seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Namun hal yang sama juga semestinya berlaku untuk setiap wilayah yang mana saat ini belum semuanya terjamah dengan baik.

Pemerataan Pembangunan

Transmigrasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Berkat transmigrasi, dua ibu kota baru lahir, yakni Mamuju (Sulawesi Barat) dan Bulungan (Kalimantan Utara). Diikuti pula dengan tumbuhnya 1.183 satuan permukiman transmigrasi menjadi desa definitif. Selain itu, tercipta 104 ibu kota kabupaten/kota dan 385 ibu kota kecamatan.

Seiring target swasembada pangan, transmigrasi turut mendorong perluasan lahan pertanian hingga 8,1 juta hektar demi meningkatkan produktivitas pangan. Sementara dalam rangka membuka keterisolasian, sepanjang 68.002 kilometer jalan penghubung kawasan transmigrasi terbangun.

Akankah seluruh daerah di Indonesia semakin terjangkau dengan program transmigrasi yang terus digalakan pemerintah? Mungkin ini menjadi salah satu program warisan yang akan terus diturunkan demi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Laba Freeport Akan Tetap Tinggi

Laba Freeport yang besar menjadi daya tarik tersendiri bagi pemerintah untuk terus mendapatkan persentase yang lebih besar. Dengan diresmikannya divestasi ini diharapkan pemerintah Indonesia dapat menikmati mulai tahun 2019 ini, sektor pemasukan memang yang sedang dikejar pemerintah untuk memperbaiki postur anggaran setiap tahunnya. Selain dari pajak, adapun dari berbagai sektor lain yang memiliki potensi besar.

Laba Freeport

Jika proses divestasi ini rampung maka Indonesia akan menjadi pemegang saham 51,23% salah satu perusahaan tambang emas terbesar di dunia tersebut. Nilai divestasi tersebut mencapai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 56 triliun dengan kurs Rp 14.500/dolar Amerika Serikat.
Dengan menjadi pemegang saham mayoritas, maka pemerintah pusat (INALUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua akan mendapat dividen 51% dari keuntungan PTFI yang akan dibagikan. Sebagai informasi, pendapatan PTFI pada 2017 sebesar US$ 4,4 miliar meningkat dari tahun sebelumnya US$ 3,3 miliar. Sementara laba bersih pada tahun lalu mencapai 1,3 miliar dari tahun sebelumnya hanya US$ 579 juta.

Laba Freeport yang menggiurkan ini tentu harus segera didapatkan oleh Indonesia, karena jika tidak, maka akan menjadi masalah serius untuk negara ini. Indonesia memiliki segudang hal yang bisa terus dinaikan kualitasnya, terutama untuk memperbaiki sektor pemasukan negara.

Penerbangan Domestik Mulai Mahal

Penerbangan Domestik masih menjadi yang paling dilihat pertumbuhannya hingga sekarang. Karena ada begitu banyak bisnis dan penerbangan yang melayani ribuan jalur yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai negara yang disatukan oleh laut dan pulau-pulau. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang paling membutuhkan armada penerbangan ketimbang negara lainnya. Hal ini karena penerbangan menjadi yang paling efektif ketimbang yang lainnya.

Penerbangan Domestik

Angkutan udara merupakan salah satu alternatif moda transportasi di tanah air. Geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dan terbentang dari Sabang sampai Merauke seluas 1,9 km persegi menjadikan pesawat udara sebagai alat transportasi yang vital bagi masyarakat. Maka menjelang libur panjang dan liburan anak sekolah harga tiket pesawat udara melambung akibat meningkatnya penumpang pesawat udara.
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penumpang pesawat udara untuk penerbangan domestik pada Oktober 2018 meningkat 6,85% menjadi 8,11 juta orang dan juga tumbuh 7,85% dibanding Oktober tahun sebelumnya.

Angka ini cukup positif dan membuat Indonesia bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk tahun mendatang. Ada begitu banyak hal yang bisa dikembangkan dari sektor penerbangan domestik ini.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Membanggakan

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara termasuk salah satu yang paling baik. Indonesia memiliki angka oertumbuhan ekonomi yang stabil, yang didukung dengan banyaknya pertumbuhan anggaran, infrastruktur dan pembangunan manusia. Ada beragam versi pertumbuhan ekonomi yang bisa dilihat semua orang, namun pembangunan fisik masih menjadi yang paling mudah untuk dinilai.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku konstan triwulan III 2018 sebesar Rp 2,68 triliun, tumbuh 5,17% dibanding triwulan III tahun sebelumnya. Untuk 2019, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi domestik tumbuh 5,3% sementara beberapa lembaga/institusi memprediksik di kisaran 5-5,2%. Masih adanya ketidakpastian global terkait kenaikan suku bunga serta ancaman perang dagang membuat Bank Dunia merevisi pertumbuhan global 2019 menjadi 3,7% dari perkiraan sebelumnya 3,9%.

Indonesia masih memiliki banyak sekali ruang untuk terus digenjot ekonominya. Karena negara ini masih berkembang dan membutuhkan waktu lebih banyak untuk mendapatkan kestabilan dari sisi pembangunan dan berbagai macam aspek lainnya.